3 MASALAH KESEHATAN TERKAIT EVALUASI PROGRAM 100 HARI

BEBERAPA HARI YANG LALU sebuah televisi swasta menyiarkan wawancara dengan Menteri Kesehatan mengenai hasil evaluasi program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu dalam bidang kesehatan.  Wawancara tersebut disertai tatap muka jarak jauh (semacam teleconference) dengan beberapa pimpinan perguruan tinggi institusi kesehatan yang mewakili dari wilayah Indonesia Barat (Medan) dan Timur (Makassar). Dari pernyataan dan pendapat para pimpinan yang sangat kompeten dalam bidangnya masing-masing, pada intinya mereka menyoroti 3 (tiga) masalah kesehatan yang selalu menjadi problema klasik dalam penentuan kebijakan kesehatan di Indonesia.

1. PENDISTRIBUSIAN TENAGA KESEHATAN YANG BERKOMPETEN DAN BERKUALITAS

• Sampai saat ini bila dibandingkan antara jumlah tenaga kesehatan di tingkat Rumah Sakit ataupun puskesmas khususnya didaerah terpencil, sangat jauh dari kriteria ideal. Apalagi secara sosial politik telah banyak wilayah di Indonesia mengalai pemekaran. Disamping kuantitas petugas kesehatan, tentu dituntut juga kualitas kerja dari tenaga kesehatan yang diangkat.
• Menurut para ahlinya, program pengangkatan pegawai tidak tetap (PTT) yang selama ini khusus bagi bidan dan dokter, diharapkan bisa diterapkan juga dalam merekrut tenaga kesehatan lainnya, seperti: sanitarian, petugas gizi, perawat medis, perawat gigi, sarjana kesehatan masyarakat. Beberapa diantaranya ada yang menjadi tenaga sukarela di puskesmas.

2. PEMBERDAYAAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT MISKIN

• Program kepada masyarakat miskin pernah berupa Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK), Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) dan Jaminan Kesehatan  Masyarakat (Jamkesmas),  yang dari periode waktu ke waktunya selalu mengalami pembenahan kegiatan.
• Standarisasi pelayanan kesehatan khsususnya kepada masyarakat miskin ditujukan bukan sekadar memberikan bantuan yang bersifat memanjakan atau berupa subsidi yang tujuannya meringankan beban hidupnya, tetapi harus mulai diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat agar mewujudkan secara mandiri pola hidup bersih dan sehat (PHBS).

3. PENYEHATAN SANITASI DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

• Bermacam penyakit menular seperti: Demam Berdarah Dengue (DBD), diare, flu burung, sangat berkaitan dengan masalah kesehatan lingkungan tempat tinggal dan pemukiman penduduk. Apalagi terkait dengan isu pemanasan global (global warming) yang berdampak bagi kesehatan.
• Kasus penyakit tidak menular, misalnya: gizi buruk, hipertensi, gangguan jiwa, perlu juga mendapatkan perhatian khusus dalam penanganannya, karena ada faktor pencetus pengaruh perubahan pola lingkungan pergaulan dan gaya hidup (life style) yang serba cepat dan praktis.

BERKAITAN denga masalah klasik dan cukup pelik inilah, dari bidang kesehatan perlu didukung dan dibantu oleh instansi lintas sektoral terkait lainnya, agar bisa bekerjasama mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih optimal. Visi Indonesia Sehat 2010, mengarahkan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.