PADA hari Senin, 30 November 2009, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara, menyelenggarakan pertemuan pembahasan pencapaian pelayanan program Keluarga Berencana (KB) khususnya pada pria. Peserta pertemuan berasal dari para kepala puskesmas, bidan desa dan petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) di wilayah Kota Kendari.

Berikut ringkasan materi pertemuan yang telah dipaparkan oleh Kepala Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi, Provinsi Sulawesi Tenggara.

A. JAMINAN PELAYANAN :

1. Ketersediaan Alat Kontrasepsi : mewujudkan kondisi agar setiap PUS (pasangan usia subur) dapat dengan mudah dan menggunakan alat kontasepsi sesuai dengan pilihannya kapanpun dibutuhkan.
2. Pelayanan KB : meningkatkan akses terhadap pelayanan KB yang bermutu.

B. PROGRAM POKOK :

Untuk mencapai tujuan tersebut, tujuan pembangunan KB diselenggarakan melalui empat program pokok yakni :

1. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
2. Program Keluarga Berencana
3. Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
4. Program Penguatan Kelembagaan

C. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA CAKUPAN KB PRIA :

1. Kondisi lingkungan sosial budaya masyarakat dan keluarga yang menganggap partisipasi pria belum penting.
2. Pengetahuan dan kesadaran pria dan keluarga dalam KB rendah.
3. Keterbatasan penerimaan keterjangkuan pelayanan alat kontrasepsi (alkon) pada pria
4. Persepsi masalah tanggung jawab KB adalah urusan isteri/perempuan

D. KEBIJAKAN PROGRAM :

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB lewat jalur pemerintah dan swasta
2. Meningkatkan promosi dan pelayanan kontrasepsi mantap (kontap) pria atau kondom
3. Penajaman sasaran pelayanan KB : pasangan usia subur (PUS), peserta aktif pria (PAR), penundaan kehamilan bagi pengantin baru
4. Penundaan usia kawin muda

(disadur dari Materi pertemuan cakupan program KB, BKKBN Prov. Sultra, 30 November 2009)

MENURUT pemantauan yang dilakukan YPSHK menunjukkan bahwa Pemkot Kendari mempunyai ketertarikan atas usulan kebijakan ranperda tentang jamkesda (jaminan kesehatan daerah). Perkembangan tersebut menunjukkan adanya peluang yang cukup terbuka untuk mewujudkan Jamkesda di Kota Kendari. Selain peluang yang ada, terdapat juga beberapa issu pokok yang perlu mendapatkan perhatian bagi pengembangan jaminan kesehatan daerah tersebut.

Hal itu terutama menyangkut, beberapa masalah yang dihadapi saat ini seperti :

1) Pilihan model lembaga pengelola Jamkesda apakah diserahkan kepada perusahaan yang ada atau dikelola langsung melalui UPT (unit pelaksana teknis) atau Badan Layanan Unit Daerah (BLUD).

2) Skema pembiayaan yang harus dipaparkan secara rinci, transparan dan akuntabel.

3) Cakupan kepesertaan, apakah hanya ditujukan bagi keluarga miskin yang tidak tercakup dalam Jamkesmas dan Bahteramas, secara bertahap

4) Cakupan pelayanan di PPK (pelaksana pelayanan kesehatan) dan bagaimana mekanisme pengelolaannya.

BERDASARKAN pijakan masalah inilah YPSHK menyelenggarakan lokakarya sehari tentang mekanisme pembelajaran dan tindak lanjut advokasi sistem Jaminan Kesehatan Daerah, yang dihadiri oleh para wakil eksekutif, legislatif, perguruan tinggi, petugas kesehatan dan masyarakat sipil yang selama ini menjadi mitra YPSHK dalam mendorong terwujudnya Jamkesda di Kota Kendari. Kegiatan ini bertujuan untuk mereview capaian dan pembelajaran dari implementasi program, serta mengindentifikasi peluang-peluang yang tersedia termasuk alternatif untuk mewujudkan Jamkesda di Kota Kendari.

Lokakarya sehari tersebut dilaksanakan oleh Yayasan Pengembangan Studi Hukum dan Kebijakan (YPSHK) Sultra bekerjasama dengan Yayasan Prakarsa, Jakarta atas dukungan The Asia Foundation (TAF). Waktu pelaksanaannya pada hari Selasa, 24 November 2009, pukul 08.00 Wita sampai selesai di sebuah hotel berbintang di pusat Kota Kendari. Materi yang disajikan antaralain : Perbandingan pola Jamkesda, temuan riset di berbagai daerah oleh yayasan Prakarsa, Sharing perkembangan inisiatif Pemkot Kendari terkait kebijakan Jamkesda oleh Dinas Kesehatan Kota Kendari, Prosentase perkembangan dan capaian program THP serta usulan pemetaan dalam mewujudkan Jamkesda Kota Kendari oleh YPSHK. Hasil lokakarya ini diharapkan akan dapat merekomendasikan tindak lanjut bersama dalam rangka mewujudkan adanya rancangan Jamkesda di Kota Kendari.

(dikutip dan disadur dari Kerangka Acuan Lokakarya kerjasama YPSHK, Prakarsa, TAF, Kendari, 24 November, 2009)

Sampai tahun 2009, Pemerintahan Kota Kendari, ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui Dinas Kesehatan Kota Kendari, menggkoordinir  sejumlah 13 puskesmas sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan, terdiri dari 9 puskesmas rawat jalan non perawatan, 4 puskesmas rawat inap perawatan umum dan kebidanan.

Berikut ini kami tampailkan sepintas profil singkatnya :

Pada kesempatan lainnya kita akan keliling lebih jauh membahas pofil lengkap masing-masing puskesmas tersebut. Sampai jumpa… Thanks for waiting.