“Wow..selamat ya, sudah jadi manajer. Kapan kita ditraktir lagi nih, bos” Demikian salah satu celetukan yang sering terdengar bila bertemu seseorang yang berada di posisi puncak suatu organisasi/institusi. Kedengarannya asyik, gagah juga sebagai atasan, walaupun masih kecil-kecilan, apalagi lebih tinggi kedudukannya. Padahal, bila diingat pesan pepatah klasik, semakin besar kapal, semakin besar ombaknya. Semakin tinggi pohon, semakin kencang juga badainya.

Menjadi atasan, manajer, pimpinan, kepala, direktur atau apapun namanya, sangat berat karena sesungguhnya jabatan itu adalah amanah. Nah…buat yang sudah menjadi atasan atau yang punya cita-cita terpendam mau menjadi manajer, khususnya di puskesmas, ada baiknya memperhatikan lima tugas utama seorang manajer atau kepala puskesmas, untuk menjalankan prinsip manajemen puskesmas, seperti paparan pengalaman berikut ini.

1. MEMBUAT PERENCANAAN PUSKESMAS

• Menganalisa kondisi, situasi dan kinerja puskesmas, apakah sudah baik, masih kurang ataukah banyak yang belum beres, kemudian menentukan perencanaan kegiatannya.

2. MENGATUR PELAYANAN PUSKESMAS

• Menata apa saja jenis kegiatan program pelayanan, siapa saja yang akan menjalankannya bersama seluruh staf puskesmas

3. MENGGERAKKAN PEGAWAI PUSKESMAS

• Mendorong segenap komponen pelayanan puskesmas untuk melaksanakan tugas pokok sesuai fungsinya dalam pelayanan kepada masyarakat

4. MENGEVALUASI KINERJA PUSKESMAS

• Menelaah hasil pencapaian program puskesmas secara terpadu dengan instansi terkait, sebagai pedoman untuk menentukan perencanaan pelayanan puskesmas.

5. MENGGALANG KERJASAMA PELAYANAN PUSKESMAS
* Menjalin kerjasama internal puskesmas dan eksternal puskesmas, antara staf, pegawai, petugas, aparat, pejabat, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan yang lainnya, khususnya diwilayah kerja puskesmas

Wah..ternyata tidak gampang juga khan…kalau mau menjadi pimpinan puskesmas yang berkualitas, seperti paparan tugas utama diatas. Maaf ya…bukan bermaksud mengajari, karena ulasan tersebut sekadar untuk berbagi pengalaman. Kalau ada yang punya pengalaman lain, dari sudut pandang yang berbeda, silakan koreksinya untuk saling melengkapi. Terimakasih

Prinsip manajemen meliputi merencanakan, mengatur, menggerakkan dan menilai seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan khususnya di Puskesmas. Tiga Prinsip (3P) tersebut kami uraikan kembali dalam pola pengalaman pelayanan pengabdian selama bertugas di Puskesmas.

Mengingat masih banyaknya keterbatasan pengalaman kami, maka uraian dan ulasan berikut ini sangat terbuka untuk dikoreksi. Terimakasih atas segala koreksi, kritisi dan komentarnya yang bisa menyempurnakan pemaparan.

1. PERENCANAAN : P1

• Rencana Usulan Kegiatan (R.U.K) :
  
• RUK sama dengan plan of action (POA) atau rencana kerja yang biasanya disusun menjelang pergantian tahun anggaran kegiatan baru
  
• Rencana Kerja dan Anggaran (RKA):
• RKA, merupakann pengembangan dari RUK setelah ada perbaikan tata cara pembuatan anggaran kegiatan dalam setiap unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
  

• Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) :
  
• Setelah disusun rencana kegiatan itu kemudian dibuatkan strategi pelaksanaan secara terpadu
  
• Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) :
• DPA merupakan kelanjutan dari RKA yang telah disetujui sebagai pedoman pelaksanaan penggunaan anggaran kegiatan
  

2. PENGATURAN : P2

• Penggerakan : Mini Lokakarya Lintas Program
• Mini Lokakarya (MinLok) ini dilaksanakan puskesmas setiap sebulan sekali, untuk mengevaluasi hasil kegiatan pelayanan
  
• Pelaksanaan : Mini Lokakarya Linta Sektoral
• Minlok ini dilaksanakan puskesmas setiap tiga bulan sekali dengan melibatkan instansi terkait seperti dinkes, diknas, kecamatan, kelurahan, dan lainnya, sesuai porsi kegiatan puskesmas.
  

3. PENILAIAN : P3

• Pengawasan : Monitoring
• Kegiatan pelayanan harus terus diawasi pelaksanaannya agar mencapai target yang telah ditetapkan
  
• Pengendalian : Controlling
• Pelayanan yang sudah optimal tetap perlu dikendalikan arahnya agar tidak menyimpang dari tujuan kegitan
  
• Penilaian : Evaluation
• Setiap hasil kegiatan harus dievaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi terhadap publik dan pemerintah daerah.
  

(Diolah dan disusun ringkas kembali dari berbagai sumber referensi)