MENURUT pemantauan yang dilakukan YPSHK menunjukkan bahwa Pemkot Kendari mempunyai ketertarikan atas usulan kebijakan ranperda tentang jamkesda (jaminan kesehatan daerah). Perkembangan tersebut menunjukkan adanya peluang yang cukup terbuka untuk mewujudkan Jamkesda di Kota Kendari. Selain peluang yang ada, terdapat juga beberapa issu pokok yang perlu mendapatkan perhatian bagi pengembangan jaminan kesehatan daerah tersebut.

Hal itu terutama menyangkut, beberapa masalah yang dihadapi saat ini seperti :

1) Pilihan model lembaga pengelola Jamkesda apakah diserahkan kepada perusahaan yang ada atau dikelola langsung melalui UPT (unit pelaksana teknis) atau Badan Layanan Unit Daerah (BLUD).

2) Skema pembiayaan yang harus dipaparkan secara rinci, transparan dan akuntabel.

3) Cakupan kepesertaan, apakah hanya ditujukan bagi keluarga miskin yang tidak tercakup dalam Jamkesmas dan Bahteramas, secara bertahap

4) Cakupan pelayanan di PPK (pelaksana pelayanan kesehatan) dan bagaimana mekanisme pengelolaannya.

BERDASARKAN pijakan masalah inilah YPSHK menyelenggarakan lokakarya sehari tentang mekanisme pembelajaran dan tindak lanjut advokasi sistem Jaminan Kesehatan Daerah, yang dihadiri oleh para wakil eksekutif, legislatif, perguruan tinggi, petugas kesehatan dan masyarakat sipil yang selama ini menjadi mitra YPSHK dalam mendorong terwujudnya Jamkesda di Kota Kendari. Kegiatan ini bertujuan untuk mereview capaian dan pembelajaran dari implementasi program, serta mengindentifikasi peluang-peluang yang tersedia termasuk alternatif untuk mewujudkan Jamkesda di Kota Kendari.

Lokakarya sehari tersebut dilaksanakan oleh Yayasan Pengembangan Studi Hukum dan Kebijakan (YPSHK) Sultra bekerjasama dengan Yayasan Prakarsa, Jakarta atas dukungan The Asia Foundation (TAF). Waktu pelaksanaannya pada hari Selasa, 24 November 2009, pukul 08.00 Wita sampai selesai di sebuah hotel berbintang di pusat Kota Kendari. Materi yang disajikan antaralain : Perbandingan pola Jamkesda, temuan riset di berbagai daerah oleh yayasan Prakarsa, Sharing perkembangan inisiatif Pemkot Kendari terkait kebijakan Jamkesda oleh Dinas Kesehatan Kota Kendari, Prosentase perkembangan dan capaian program THP serta usulan pemetaan dalam mewujudkan Jamkesda Kota Kendari oleh YPSHK. Hasil lokakarya ini diharapkan akan dapat merekomendasikan tindak lanjut bersama dalam rangka mewujudkan adanya rancangan Jamkesda di Kota Kendari.

(dikutip dan disadur dari Kerangka Acuan Lokakarya kerjasama YPSHK, Prakarsa, TAF, Kendari, 24 November, 2009)

PADA tanggal 17-21 November 2009, para rombongan Kepala Puskesmas bersama staf Dinas Kesehatan Kota Kendari, dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari, melaksanakan kunjungan studi banding (bench marking) ke Daerah Khusus Istimewa (DKI)  Jakarta. Kunjungan ini dilakukan sebagai tindak lanjut upaya operasional meningkatkan dan mengaktifkan program inovatif, promotif dalam pelayanan prima di puskesmas se-Kota Kendari. Rombongan berjumlah 18 orang terdiri dari para Kepala Puskesmas, Kadis Kesehatan Kendari, Kepala Bidang Upaya Pelayanan Medik, Kabid Upaya Yankes Gizi, Kasubid Kepegawaian, kepala seksi di lingkup Dinkes Kendari dan Direktur RSUD Abunawas Kendari.

BERIKUT catatan perjalanan ringkas sebagai agenda penting saat kunjungan studi banding tersebut. Semoga bisa dijadikan perbandingan dalam meningkatkan pelayanan prima di puskesmas.

1. Kunjungan ke Kantor Departemen Kesehatan RI,  Jakarta

• Khususnya para Kepala Bidang lingkup Dinas Kesehatan Kota Kendari, tengah melakukan koordinasi dalam tata aturan dan tata laksana anggaran yang terkait pembiayaannya dari Depkes RI, sehingga mudah dievaluasi hasil pencapaian kegiatannya.

2. Kunjungan ke Puskesmas Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan

• Puskesmas Kecamatan Tebet, yang menaungi beberapa puskesmas kelurahan (setingkat puskesmas pembantu) merupakan puskesmas induk dengan pelayanan prima yang telah bersertifikat ISO 9001-2000.
• Puskesmas dengan motto PEDULI (Pelayanan, Empati, Disiplin, Upaya, Lugas, Inisiatif) ini, telah menerapkan usaha keselamatan dan kesehatan kerja di tingkat puskesmas, sebagai tindak lanjut peraturan daerah DKI Jakarta.

3. Kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo, Jakarta Timur

• RSUD Pasar Rebo merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang telah mengalami beberapa revisi peraturan daerah, dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitative bagi masysrakat kota Jakarta.
• Sebagai BLUD tersebut, RSUD Pasar Rebo telah melaksanakan pelayanan komprehensif yang terus meningkat setiap tahunnya dari segi jumlah kunjungan pasien, sehingga dituntut peningkatan keperluan operasional dan pendapatan asli daerah.

ROMBONGAN telah tiba kembali di Kota Kendari, dengan harapan bisa menerapkan sisi positif, kreatif serta inovatif dari hasil proses pengamatan dan pembelajaran selama kunjungan studi banding di Jakarta. Semoga makna studi banding tersebut bisa memacu semangat bersama dalam memberikan pelayanan kesehatan yang prima di Kota Kendari, Kota Bertakwa.

Ada lima nilai dasar dalam aspek pelayanan kesehatan yang sebaiknya selalu dijunjung tinggi oleh para pegawai dan aparat kesehatan, dalam upaya memberdayakan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Lima nilai dasar tersebut kami coba ulas kembali berdasarkan pemahaman pengalaman kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah kerja puskesmas.<
1. BERTINDAK CEPAT DAN TEPAT :

• Cepat mengambil keputusan dalam memberikan pelayanan atau tindakan kesehatan, terhadap kasus/masalah yang bisa bersifat mendadak (emergency) maupun mendesak (urgency)
• Tepat dalam melaksanakan proses pelayanan kesehatan sesuai prosedur tetap (protap) atau standar operasional prosedural (SOP) yang telah ditentukan.

2. BERPIHAK KEPADA MASYARAKAT :

• Masyarakat sebagai subyek pelayanan, berhak menentukan jenis pelayanan kesehatan yang terbaik sesuai masalah yang dihadapinya.
• Masyarakat sebagai obyek pelayanan, wajib diberikan pelayanan kesehatan yang bermutu agar mencapai derajat kesehatan yang optimal.

3. MENEGAKKAN KEDISIPLINAN :

• Disiplin Kerja : menegakkan semangat kerja dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat atau sasaran pelayanaan
• Disiplin Administrasi : melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan pelayanan secara tertib, teratur, terarah, terbuka dan terukur

4. MENUNJUKKAN TRANSPARANSI :

• Menunjukkan keterbukaan pelayanan, dengan aturan kerja yang jelas, ringkas dan tuntas, sehingga bisa dipahami oleh sasaran pelayanan
• Menunjukkan keterbukaan anggaran, sesuai tata hukum dan peraturan yang berlaku dalam lingkup pelayanan kesehatan

5. MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS :

• Hasil kegiatan pelayanan diarahkan secara bertanggungjawab terhadap institusi internal didalam lingkup pelayanan kesehatan dan kepada institusi eksternal diluar lingkungan pelayanan kesehatan.
• Tanggungjawab terhadap masyarakat, sangat penting sekali karena menyangkut upaya peningkatan pemberdayaan derajat kesehatan masyarakat secara holistik.

Bagaimana menurut pendapat para sejawat? Kalau ada tambahan ulasan dari masing-masing nilai itu, silakan komentarnya. Terimakasih